.webp)
Hal ini disampaikan Menneg PAN Taufik Effendy dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di KBRI Berlin, Jerman, Kamis (6/11/2008) malam. Menurutnya, kunci reformasi birokrasi dimulai dengan perbaikan pelayanan publik dari pegawai pemerintah kepada masyarakat.
"Reformasi birokrasi yang kita inginkan adalah sampai merubah pola pikir dari penguasa
mejadi pelayan, dari berpikir soal wewenang menjadi soal peranan," kata Taufik seperti dilaporkan wartawan detikcom Fitraya Ramadhanny dari Berlin.
Taufik menjelaskan satu-satunya model birokrasi modern yang dipelajari Indonesia adalah birokrasi pada zaman penjajahan Belanda. Pada saat ini, model birokrasi tersebut kian kedodoran tanpa pilar undang-undang yang mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan.
"63 Tahun kita merdeka, kita masih belum punya UU Pelayanan Publik, Administrasi Pemerintahan,
Etika Penyelenggaraan Negara, Kementerian Negara, dan Kepegawaian Negara," jelas dia.
Menurut Taufik, pemerintah menargetkan agar pilar UU yang tersisa dapat segera dituntaskan
bersama DPR. Selain itu perbaikan birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai pada Departemen Keuangan, MA dan BPK sudah menunjukkan hasil positif sebelum nantinya diterapkan pada instansi pemerintah lainnya.
Taufik menargetkan pelayanan publik yang menjadi titik temu rakyat dengan pemerintah menjadi sebuah hubungan yang mengutamakan masyarakat. “Kalau pelayanan publik, kita masih saja bicara soal sanksi-sanksi. Sementara orang Jerman sudah bicara soal perbaikan pemerintahan,” pungkasnya.
(fay/gah)
