Egoisme Otonomi Daerah Jadi Kendala Pengelolaan Hutan

Yogyakarta - Egoisme otonomi daerah saat ini sering menjadi kendala dalam pengelolaan kawasan hutan lindung. Akibatnya banyak kebijakan pemerintah pusat terutama Departemen Kehutanan yang tidak berjalan karena terkendala oleh peraturan daerah.

"Kasus-kasus seperti itu sering terjadi akibatnya adanya egoisme otonomi daerah yang kadangkala bertolak belakang dengan pemerintah," kata guru besar Fakultas Kehutanan, Prof Dr Djoko Marsono dalam diskusi menjelang Lustrum IX Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (5/11/2008).

Djoko mencontohkan semua wilayah di Indonesia hampir semuanya di kelola Departemen Kehutanan. Apabila ada wilayah hutan perlu dilakukan rehabilitasi, Badan Pengendalian Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang akan turun tangan.

"Namun upaya-upaya konservasi dan rehabilitasi itu sering berbenturan di daerah, bila sudah menyangkut batas-batas wilayah. Ini yang perlu ada sebuah solusi," kata Djoko.

Menurut Djoko, akibat eksplorasi hutan secara berlebihan pada tahun 1970-1980-an produktifitas hutan produksi di Indonesia terus mengalami penurunan. Hal itu dapat dilihat dari produksi nasional hingga akhir tahun 1980-an mengalami penurunan dari 36 juta meter kubik menjadi 24 juta meter kubik. Setelah itu menurun lagi menjadi 18 juta meter kubik.

"Hal itu terjadi di semua hutan produksi baik di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Bahkan hutan jati milik Perum Perhutani juga mengalami penurunan yang tajam," kata Djoko didampingi Dekan Fakultas Kehutanan Prof Dr Moh. Naim.

Dia mencontohkan hutan jati milik perhutani yang selama ini dikenal sebagai hutan sudah mantap pengelolaan produktivitas menurun tajam setiap tahun. Salah penyebabnya adalah maraknya pencurian dan penjarahan kayu.

"Hampir semua hutan jati milik Perum Perhutani I dan II di Jateng dan Jatim terus menurun terutama sekitar satu dekade ini. Kasus seperti ini harus ada pemecahannya terutama sistem pengelolaan hutan dan lahan yang terintegrasi," pungkas Djoko. (bgs/djo)