PD Minta Pemerintah Pertimbangkan Penurunan BBM Bersubsidi

PD Minta Pemerintah Pertimbangkan Penurunan BBM Bersubsidi

- detikNews
Selasa, 04 Nov 2008 20:44 WIB
Jakarta - Partai Demokrat (PD) berharap pemerintah untuk mempertimbangkan penurunan harga BBM bersubsidi. Khususnya penurunan harga BBM jenis Solar, sehingga para nelayan bisa melaut untuk mencari nafkah.

"Yang perlu segera untuk diturunkan di antara BBM bersubsidi adalah BBM jenis solar. Hal ini penting, karena bagi rakyat yang tingkat kemiskinannya paling parah adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan kecil dengan kapasitas perahu di bawah 10 grosston," kata Ketua DPP Partai Demokrat bidang Ekonomi dan Keuangan Darwin Zahedy Saleh dalam rilisnya, di Jakarta, Selasa (4/11/2008).

Namun yang terpenting, menurut Darwin, skenario penurunan harga BBM bersubsidi harus mempertimbangkan banyak hal. Penurunan itu jangan sampai mengganggu ruang gerak keberlanjutan APBN dalam membiayai pembangunan dan program prorakyat yang harus dilanjutkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Darwin mengatakan, perlu dirumuskannya formula penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dikaitkan dengan faktor fluktuasi harga minyak dunia, alokasi subsidi BBM yang belum terpakai dan dana untuk program prorakyat sebagai kendala.

"Mengingat tingkat harga minyak dunia berdampak pada sisi penerimaan dan pengeluaran APBN," jelasnya.

Ditambahkan Darwin, salah satu pertimbangan yang semakin mendorong berbagai pihak mendesak pemerintah menurunkan BBM bersubsidi adalah tingkat harga minyak dunia yang kini harganya US$ 65/barel.

Turunnya harga minyak dunia itu masih merupakan fenomena sementara, akibat relatif turunnya permintaan minyak oleh banyak negara yang kini sibuk merevisi lebih rendah tingkat pertumbuhan eknominya.

Darwin mengingatkan, hampir semua pemrintahan di dunia juga sibuk membantu perbankan dan kalangan dunia usaha mereka, sehingga ada kemungkinan yang terjadi adalah "upside-nya", sehingga optimisme dunia usaha dapat datang lebih cepat. Artinya, Indonesia harus siap dan mencermati beberapa perekonomian besar, seperti AS, Jepang dan Cina (zal/irw)


Berita Terkait