Ferry Mursyidan: UU Pilpres Tidak Langgar Konstitusi

Jakarta - UU Pilpres baru disahkan DPR. Wacana judicial review terhadap UU Pilpres pun berkembang. Namun, eks Ketua Pansus RUU Pilpres, Ferry Mursyidan Baldan, menanggapi adem ayem wacana itu.

"Kita tidak melanggar konstitusi. Pada UU 23/2004 kan sudah ada angka 15 dan 20. Sedangkan untuk tahun ini, 20 dan 25. Jadi cuma masalah besarannya saja. Kalau besarannya salah, UU 23 juga sudah menentukan angka kan," papar Ferry.

Hal ini disampaikan dia usai diskusi di Warung Daun, Jalan Pakubuwono nomor 10, Jakarta, Sabtu (1/11/2008).

Kenapa naik terus? "Itu soal pengaturan kita untuk menyusun UU Pilpres," sahut pria berkacamata ini.

Ketika ditanya seputar strategi Golkar di 2009, Ferry menegaskan masih akan ditentukan oleh Pemilu Legislatif.

"Setelah itu akan ada banyak pembicaraan yang dilakukan. Ada 3 prioritas yakni koalisi partai dengan mana saja, figur siapa, dan koalisi dengan siapa," kata Ferry.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua FPAN Zulkifli Hasan menambahkan fraksinya sepakat untuk tidak menyepakati UU Pilpres itu.

"Kami tidak sepakat dengan 20 dan 25. Untuk rangkap jabatan kami tidak membenarkan," kata Zulkifli.

Siapa Capres PAN? "Saat ini ada 2 nama, Pak Amien dan Soetrisno Bachir.
Kita akan melihat kalau hasilnya lebih dari 15 persen, kita serahkan kepada ketua umum," sahut dia.

(aan/ken)