Pemerintah Harus Prioritaskan Beli Senjata dari Dalam Negeri

Jakarta - Pengembangan Industri BUMN strategis masih terkendala minimnya anggaran pertahanan. Pemerintah pun harus yakin hasil produksi alat-alat pertahanan dalam negeri tidak kalah dengan produsen luar negeri.

"Jika pemerintah memesan pada industri dalam negeri maka bisa menambah modal kita," ujar Direktur SDM PT PAL Sewoko Kertanagara saat menerima rombongan press tour Dephan di kantornya, Kamis (30/10/2008).

Sewoko menambahkan dulu niat pemerintah untuk benar-benar mandiri pada industri pertahanan masih terkendala peraturan kredit eksport (KE). Dalam KE disebutkan seluruh pinjaman harus dibelanjakan di dalam negara peminjam.

"Tapi sekarang sudah tidak lagi, tinggal menunggu Perpresnya," tambahnya.

Sewoko berharap jika KE bisa untuk membangun industri dalam negeri, pemerintah harus berhenti untuk membeli kapal perang dari luar negeri.

"Produk kita tak kalah dengan kapal perang dari luar, harganya pun lebih murah," tambahnya.

Sementara itu Kepala Divisi Munisi PT Pindad, Walujo juga mengeluhkan minimnya anggaran pertahanan. Ia menjelaskan banyak inovasi PT Pindad yang tidak bisa dibeli oleh TNI.

"Semuanya tergantung anggaran," jelasnya saat  saat menerima rombongan press tour Dephan di kantor Divisi Munisi PT Pindad, Jumat (31/10/2008).

Walujo menambahkan pihaknya telah mengembangkan aneka senjata. Salah satunya adalah bom tajam untuk pesawat tempur F-16, namun pihak AU belum bisa membelinya. (rdf/irw)