Pemerintah Sepakat Jamin Anggaran Program Industri Pertahanan Nasional

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN menjamin ketersediaan anggaran untuk mendukung program industri Pertahanan Nasional. Hal ini merupakan kesepakatan interdept untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjatan bagi TNI.

"Jaminan ketersediaan anggaran ini salah satu hasil rapat tiga bulanan para penentu kebijakan, pengguna dan industri," kata Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan (Dephan) Marsekal Muda TNI Erris Heryanto usai rapat interdept di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (30/10/2008).

Menurut Erris, adanya ketegasan atas jaminan ini disepakati oleh Dephan, Depkeu, Kementerian Negara BUMN, sejumlah BUMN Industri Strategis (BUMNIS) dan pengguna, yaitu TNI. Disepakati juga, Dephan sebagai penentu kebijakan dari program Industri Pertahanan Nasional untuk membuat dan menyiapkan kebutuhan apa saja yang bisa mendukung industri pertahanan dalam negeri selama lima tahun ke depan.

Sementara untuk TNI dan ketiga angkatan, yaitu AD, AL dan AU sebagai pengguna industri pertahanan nasional juga diminta mempersiapkan kebutuhan alutsista yang disesuaikan dengan kemampuan para BUMNIS tersebut.

"Ke depan kita akan menyusun program tersebut yang nantinya dibuat tim dibawah langsung Dirjen Perencanaan Pertahanan Dephan untuk mengetahui kebutuhan apa saja," jelasnya Erris.

Erris mengatakan, jaminan ketersediaan anggaran untuk mendukung program tersebut dapat memberikan kepastian kebutuhan alutsista ke tiga matra tersebut. Sebab selama ini, penggunaan anggaran selalu berubah-rubah dan lebih kepada skala prioritas.

Ditambahkan Erris, dalam rapat juga ditekankan agar kebutuhan alutsista tidak lagi mengikutsertakan counter purchases atau imbal beli, tapi berdasarkan kebutuhan sesuai spesifikasi dan tataran kewenangan dari TNI. BUMNIS diminta agar meningkat quality control dengan memperdayakan institusi TNI.

Dengan jaminan anggaran untuk industri pertahanan ini, maka Dephan sebagai pembeli tidak lagi mencampuri urusan penggadaan anggaran. Hanya saja, Dephan belum mengetahui jaminan itu seperti apa, apakah dalam bentuk uang atau yang lainnya.
(zal/mok)