JK: Kalau Presiden dan Wapres Korupsi, Silakan Jadi Headline

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, kebebasan pers di Indonesia saat ini harus didasari dengan rasa tanggung jawab dan tidak menebar berita-berita yang menyebabkan kebencian. Wapres juga meminta agar insan pers obyektif dan mengedepankan fakta dalam menyajikan berita.

"Karena berita sendiri dapat menimbulkan kebencian. Setiap hari kita muat berita atau gambar kantor KPU dibakar atau kantor polisi pada awal 2000-an. Ada demo ditangkap pendemonya, kemudian kantor polisi dibakar. Tiap hari lihat kantor polisi dibakar," ujar Kalla saat memberikan sambutan dalam Refleksi Sembilan Tahun Kebebasan Pres di Indoensia yang berlangsung di Hotel Saripan Pasific, Jl MH THamrin, Jakarta, Kamis (30/10/2008).

Menurut Kalla, berita-berita yang menayangkan kekerasan seperti itulah yang disebut menyebarkan kebencian.

"Itu menebar kekerasan dan kebencian. Berita tidak salah itu. Anda tidak salah untuk mengatakan itu. Kalau tiap hari demo terus di media. Tidak salah beritanya. Cuma menyebabkan kebiasaan orang mendemo apa saja," kata Kalla.

Jika model-model berita tersebut terus ditayangkan, kata Kalla, lama-lama akan terjadi chaos, dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di negeri ini. Kalla pun meminta agar insan pers berimbang dalam menyajikan berita. Tidak melulu berita yang bersifat negatif.

"Ini bisa menimbulkan chaos kalau kemana saja berita 10 orang yang demo yang headline. Sedangkan yang isi pembicaraannya presiden kepada rakyat tidak lengkap dimuat. Tapi yang lengkap dimuat hanya omongannya 2-3 mahasiswa itu," keluh Kalla disambut tawa hadirin.

"Kalau kita semua ingin menuju suatu pemerintahan yang dapat membawa
kesejahteraan bangsa, maka tentu kita semua harus bersama-sama menjelaskan yang obyektif, yang benar, kemana arah kita. Kalau Wapres korupsi silakan headline, atau kalau presiden korupsi silakan. Tidak jadi soal," tantang Kalla disambut tawa lagi oleh hadirin.

Kalla menambahkan, dirinya tidak ingin kembali ke zaman pengekangan media seperti pada saat Orde Baru berkuasa. Namun kebebasan yang saat ini dihirup oleh media hendaknya dijadikan sebagai pemicu untuk lebih bertanggung jawab terhadap berita yang telah dibuat.

"Kita tidak ingin ini kembali pada rezim sensor, rezim pemaksaan, rezim penangkapan, saya kira tidak ada lagi. Malah kita pemerintah pasrah saja yang kejadian. Tentu kita ingin melihat suatu sumber utuh. Kalau kita terus mendahulukan kebencian, kekerasan, moral, itu akan menurunkan bangsa ini," pungkasnya. (anw/iy)