Sri Sultan Dianggap Bangkitkan Feodalisme Lama

Jakarta - Deklarasi pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Presiden 2009-2014 dalam acara 'Pisowanan Agung' di  Alun-alun Utara, Yogyakarta menghadirkan 47 raja lokal se-nusantara. Hal ini dipandang sebagai bangkitnya kekuatan feodalisme lama, yang kontra produktif dengan semangat demokratisasi di masa mendatang.

Pandangan ini dikemukakan Center of Information and Development Studies (CIDES). Lembaga kajian ini mempertanyakan nilai tambah demokrasi yang ingin dikedepankan Sultan, untuk membangun Indonesia berkemajuan sebagai negara bangsa moderen.

Menurut Direktur Eksekutif CIDES, Syahganda Nainggolan, pencalonan Sultan seharusnya lebih menonjolkan suasana representasi demokrasi bangsa, serta diwarnai oleh semangat sumpah pemuda. "Memang patut dipertanyakan, kenapa yang diundang justru kebanyakan raja-raja. Mustinya kan mengundang tokoh-tokoh utama masyarakat atau kalangan pemuda, agar napas kebangkitan dan demokrasi lebih dikedepankan. Bukan sebaliknya menonjolkan raja-raja di tanah air, meski mereka adalah aset kultural bangsa kita,"jelas Syahganda, Selasa (28/10/2008).

Dikatakan dia, penonjolan para raja dalam acara deklarasi pencalonan itu akan dikesankan berbagai pihak bahwa Sultan lebih berorientasi pada basis feodalisme lama, yang tidak lagi menjadi kiblat politik bangsa Indonesia dewasa ini. Sultan juga dapat dinilai merupakan sosok yang menjadi milik kaum feodalis dibanding sosok sebagai pengayom bangsa secara luas.

"Hal itu berlawanan dengan watak kebangsaan Sultan sendiri, yang ingin tampil bagi semua pihak, khususnya rakyat banyak. Dengan demikian, pencalonan Sultan ini sebenarnya mengurangi kredibilitas serta nama besar Sultan di panggung politik nasional. Apalagi, popularitas Sultan juga dikenal oleh dunia internasional," jelas caleg legislatif Partai Golkar dari Jawa Barat ini.

Syahganda menambahkan, popularitas raja-raja di tanah air saat ini banyak ditempatkan sebagai simbol budaya yang mengitegrasi berbagai kepentingan kelompok di masyarakat, termasuk sebagai panutan moral yang tidak banyak mengambil agenda politik nasional. Masyarakat luas, kata Syahganda, juga tidak lagi ingin melihat para raja tersebut terlibat dalam pertarungan politik praktis, agar kekuatan tradisi kerajaan di Indonesia tidak mengalami pengkotakan.

Pada sisi lain, Syahganda mengaku, peran politik para raja pada umumnya kini digantikan oleh hadirnya kekuatan pembaharu yang mengusung demokrasi, baik dari kalangan pemuka agama, pemimpin masyarakat, LSM dan kepemudaan, intelektual, maupun kelompok lain yang lebih mandiri seperti kaum profesional. "Nah, kenapa lingkungan ini tidak diberi tempat yang utama oleh Sultan," tanya Syahganda, seraya menjelaskan kewibawaan Sultan akan jauh lebih terhormat meski tanpa mengundang para raja lokal. (asy/asy)