.webp)
"PKS memandang posisi KPK tetap diperlukan di Indonesia dan harus diperkuat peranannya dengan menghadirkan KPK di daerah-daerah," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring di sela-sela acara Musyawarah Majelis Syuro ke-10 PKS di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, Minggu (26/10/2008).
Selain dukungan terhadap pembentukan KPK di daerah, PKS juga menegaskan dukungannya pada pengesahan RUU Pornografi. Pengasahan itu, kata Tifatul, merupakan implementasi dari komitmen terhadap Pancasila dan UUD 45.
RUU Pornografi, bagi PKS, penting guna meningkatkan kualitas seni budaya dan moralitas bangsa dalam semangat penghormatan terhadap semboyan bhineka tunggal ika.
Untuk kasus Lumpur Lapindo, PKS mendesak PT Lapindo Brantas bertanggung jawab kepada para korban yang telah dirugikan. PKS juga mendesak Presiden merevisi Keppres tentang perluasan peta daerah terdampak bencana.
"PKS mendesak PT Lapindo Brantas bertanggung jawab terhadap korban kasus Lumpur Lapindo dan mendesak Presiden untuk merevisi Keppres tentang perluasan peta daerah terdampak," ujar Tifatul.
Sikap politik keempat, PKS merasa perlu mengawasi realisasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dari APBN. Pengawasan itu diperlukan agar anggaran pendidikan tidak menjadi lahan korupsi baru.
"KPK dituntut jeli mengawasi hal ini," ujarnya.
Terakhir, terkait dengan krisis ekonomi global, PKS menyarankan perlunya melakukan perumusan kebijakan ekonomi alternatif melalui pnerapan UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Nasional.
(sho/sho)
