.webp)
Ikhwal pemerasan dan skenario bagi-bagi 'jatah preman' itu terungkap dari rekaman dua pembicaraan telepon antara Al Amin Nasution dengan Sekretaris Badan Planologi Dephut RI, M Ali Arsyad. Rekaman diputar dalam sidang kasus suap alih fungsi lahan hutan lindung di Pengadilan Tinggi Tipikor, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (24/10/2008).
Rekaman pembicaraan tanggal 15 Nopember 2007, pukul 20:49 WIB
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemarin orang dari (PT) Datascript kontak saya, dia minta ketemu. Cuma belum sempat karena harus koordinasi dengan Pak Ali. Ya sudahlah, kalau memang nggak bisa dimenangkan, mereka harus tetap berikan kontribusi. Itu yang mau saya sampaikan. Barang ini kan saya jaga-jaga, waktu rapat di (Hotel) Peninsula saya sampai ngotot-ngototan.
M Ali Arsyad:
Kalau seperti itu, mereka juga tahulah saya kira.
Al Amin Nasution:
Memang karena (tender) ini fair, agak susah. Tapi saya akan tetap minta ke mereka. Tapi hitung-hitungannya bagaimana saya juga belum tahu, itulah yang saya minta. Memang kalau fair trade kaya gini agak susah menekannya. Kemarin waktu Leica, mereka janji (fee) 18 persen, itu untuk kita semua. Untuk kabag dan sebagainya termasuk orang nomor satu di tempat Anda. Tetapi dalam kondisi seperti ini saya pikir nggak mungkin. Tapi dia harus keluarkan (fee). Kalau tidak keluar kita gantung saja. Kalau dia nggak keluar kan nggak mungkin juga.
Rekaman pembicaraan tanggal 29 Desember 2007, pukul 20:24 WIB
Al Amin Nasution:
Itu yang kita bicarakan kemarin gimana ceritanya?
M Ali Arsyad:
Sekarang sudah full di Pak Wandoyo (Kabiro Perencanaan dan Keuangan Dephut RI). Cuma saya sendiri nggak tahu bagaimana ceritanya, berapa jumlahnya, cara menyampaikannya. Di Datascript sendiri ada porsinya, jadi yang (PT) Al Mega itu mereka katakan itu urusan Al Mega.
(lh/nrl)
