Tak Bisa Temukan 13 Orang Hilang, Pansus DPR Baiknya Dibubarkan

Jakarta - Korban dan keluarga korban penculikan meminta agar 13 orang aktivis yang hilang sejak 10 tahun lalu segera ditemukan. Bila tidak, mereka tidak percaya dengan keseriusan kerja panitia khusus (Pansus) orang hilang DPR untuk menuntaskan kasus itu. Pansus DPR pun sebaiknya dibubarkan saja.

Demikian pernyataan sikap bersama aktivis korban dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa (penculikan) di kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2008).

Dalam acara itu hadir anggota Komisi III DPR dari FPD Benny Kabur Harman, Suryama M Sastra dari FPKS, Koordinator Kontras Usman Hamid, Ketua YLBHI Patra M Zen. Tak ketinggalan, korban penculikan seperti Haryanto Taslam, Mugiyanto Andi Arief, Faisol Reza, Nezar Patria dan istri almarhum Munis, Suciwati serta orang tua korban penculikan yang belum ditemukan.

"Kasus penghilangan orang secara paksa merupakan kasus yang luar biasa dibandingkan kasus pelanggaran HAM lainnya. Mereka hingga kini tidak diketahui keberadaan, kondisinya seperti apa, apakah sudah meninggal atau bagaimana?" kata Koordinator Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) Mugiyanto yang juga korban penculikan Tim Mawar ini.

Menurut Mugiyanto, untuk mengungkap kasus penghilangan orang secara paksa tidak cukup melalui cara-cara prosedur hukum, tapi dengan cara-cara politik. Pemerintah dan DPR diminta untuk bekerja sama dalam mengungkap dan menemukan 13 aktivis yang belum ditemukan hingga kini.

"Pemerintah dan DPR harus duduk bersama dengan harapan kami orang-orang
yang hilang bisa ditemukan dan diketahui nasibnya," jelasnya.

Sementara itu Haryanto Taslam mempertanyakan status dan sikap pansus orang hilang yang membuka kasus penculikan ini. "Sepengetahuan kami, Pansus ini belum clear di antara anggota dewan. Ini sudah satu tahun lebih. Kalau mereka serius mau diselesaikan, ya sejak setahun setengah lalu tahun 2007. ini ada muatan kepentingan tertentu, kelompok atau politik wajar-wajar saja," imbuhnya.

Taslam yang dulu sempat diculik ini justru pesimis dengan upaya Pansus DPR
yang akan menyelesaikan kasus penculikan. "Saya lihat Pansus ini tidak
terlalu banyak manfaatnya. Hasil Komnas HAM jelas, tinggal ditindaklanjuti
saja oleh Kejaksaan, tapi nyatanya macet. Ini bukan tidak disengaja tapi
disengaja. Makanya saya usulkan dibubarkan, karena akan bias," tegasnya.

Taslam juga menyatakan, yang paling penting saat ini bagaimana mencari nasib 13 aktivis yang belum ditemukan. "Kalau yang menyangkut kami, sembilan orang yang kembali memang sudah selesai. Tapi secara politik, apalagi dengan 13 orang ini harus ada solusi lain," tandasnya.

"Selama ini penuntasan orang hilang janji-janji saja, jadi saya kurang
percaya dengan Pansus. Tapi selama nyawa saya masih ada di badan, saya minta keadilan yang seadil-adilnya. Temukan anak saya, kalau ditemukan ada di mana, kalau sehat ada di mana, kalau sudah meninggal ada di mana kuburannya, saya tidak peduli siapa pelakuknya, mau jenderal sekalipun " kata Ny Tuti Koto, ibu korban penculikan Yani Apri alias Rian yang hilang pada tahun 1998 silam.

Sementara korban penculikan Faisol Reza dan Andi Arief meminta pemerintah dan DPR untuk segera menemukan nasib 13 orang hilang itu. "Saya kasih kesempatan kepada Pansus selama 3 bulan untuk menemukan 13 orang hilang itu. Saya sendiri jangankan satu bulan, tiga minggu bisa temukan, karena data di Kontras, YLBHI dan lainnya ada. Tapi kalau satu bulan tidak ada apa-apa, bubarkan saja Pansus," pungkasnya. (zal/gus)