Pelajar Indonesia Tuntut Jaminan Keamanan ke KBRI

Kuala Lumpur - Tingkat kejahatan yang menimpa pelajar Indonesia di Malaysia cukup memprihatinkan. Sejumlah pengaduan yang dilakukan kepada Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) pun tidak mendapat respon baik.

19 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dari 19 universitas di Malaysia pun mengadu ke perwakilan resmi pemerintah RI di Kuala Lumpur untuk memastikan jaminan keamanan mereka. Selain PPI Malaysia, perwakilan 19 PPI tersebut, yaitu UIA, UKM UM, UPM, USM, UUM, UTM, UTP, UiTM, UMP, Darul Hikmah College, HELP, INTI, MMU, Unitar, Uniten, APIIT, Sunway College, dan UKL.

"Inti dari pertemuan itu, kami meminta agar KBRI melakukan komunikasi intensif dengan Kementrian Pendidikan Tinggi Malaysia supaya hak-hak keamanan kami dilindungi," ujar Ketum PPI Malaysia Irfan Syauqi Beik usai pertemuan dengan Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur Imran Hanafi, Rabu (22/10/2008).

Irfan mencontohkan, berdasarkan data aduan yang masuk kepada PPI dalam 1 tahun terakhir saja telah terjadi 20 kali kejahatan terhadap pelajar Indonesia. Artinya, lanjut mahasiswa program doktoral Universitas Islam Antarabangsa ini, setiap bulan terjadi kejahatan yang menimpa pelajar Indonesia. Kejahatan yang terjadi seperti perampokan, penjambretan, disertai tindakan kekerasan hingga pada pelecehan seksual.

"Itu yang mengadu, kami tidak tahu kalau yang tidak mengadu dan membuat laporan," tambahnya.

Irfan mengharapkan, pemerintah RI dapat mengambil tindakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak pemerintah Malaysia.

"Karena pelajar Malaysia yang belajar di Indonesia saja, kalau ada apa-apa mereka mengadu langsung ke menterinya. Padahal jumlah mereka hanya 5 ribu. Kenapa kita tidak," cetusnya.

Sekretaris PPI Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Dinita Melanie S Masoedy menambahkan, kejahatan yang banyak menimpa pelajar Indonesia di UKM telah menciptakan ketidaknyamanan.

Mayoritas pelajar Indonesia di UKM tinggal di kawasan Bangi dan Pusat Hentian Kajang Selangor. Di kawasan yang banyak berdiri bangunan flat ini, lebih dari 200 pelajar Indonesia dan pelajar asing lainnya bertempat tinggal.

"Karena pelajar Indonesia di UKM yang paling banyak mengalami. Kami meminta adanya perlindangan hak-hak keamanan kami agar dapat belajar dengan nyaman, cetus mahasiswi program master UKM ini.

Selain mengenai keamanan, dalam pertemuan yang diinisiasi pihak KBRI tersebut, dibahas juga masalah diskriminasi akademik yang masih terjadi di beberapa  kampus terhadap pelajar asal Indonesia, pemalsuan visa pelajar dari agen-agen di Indonesia yang mengatasnamakan pendidikan tinggi Malaysia, dan Internatioal Card (I-Card) bagi pelajar.

Menurut Irfan, dalam pertemuan yang berlangsung selama 5 jam itu, Atase Pendidikan KBRI Imran Hanafi mengatakan akan menindaklanjuti segala aduan para pelajar dengan melakukan komunikasi pada level antar pemerintah.

"Disini ada perwakilan Polri, dan akan menindaklanjuti kepada pihak PDRM. Dari KBRI sendiri akan menindaklanjuti ke Kementrian Pendidikan Tinggi Malaysia masalah-masalah tadi," pungkas Irfan mengutip Imran. (rmd/ndr)