FPDIP: DPR Memang Lembaga Politik

Jakarta - Tudingan aktifnya kembali Pansus Orang Hilang DPR sarat muatan politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2009, tidak disangkal. Bagaimana pun DPR-RI adalah lembaga politik, demikian pula Kepresidenan RI.

Hal ini disampaikan anggota FPDIP Trimedya Panjaitan menjawab pertanyaan tentang politisasi kasus Orang Hilang 1997-1998, di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2008).

"Silakan bila ditafsirkan demikian. Ini memang lembaga politik, kepresidenan juga. Masing-masing bisa punya agenda politik," jawab dia.

Namun demikian, politisi asal PDIP ini tegas menyatakan keberadaan pansus tetap dibutuhkan demi pemenuhan rasa keadilan para korban. Di dalam kapasitas ini pansus bertugas memberikan rekomendasi pada Kepala Negara untuk menanggapi laporan Komnas HAM.

Bila hasil penyelidikan Komnas HAM sudah dianggap kuat, seharusnya presiden memerintahkan Kejaksaan Agung segera mengambil langkah hukum. Adanya tindak lanjut aparat hukum di lapangan sekaligus bisa menepis tudingan politisasi.

"Harusnya sejak awal SBY aware untuk segera menyelesaikan masalah. Meningkatkannya dari penyelidikan ke penyidikan. Karena nggak aware, jangan marah kalau tiba-tiba sekarang muncul," kata dia.

(lh/iy)