Incar Depo Minyak Plumpang, Teroris Bertindak Tak Lazim

Jakarta - Polri menyatakan kelompok teroris yang ditangkap di Kelapa Gading tengah mengincar depo minyak Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Hal ini dinilai tak lazim. Polisi diminta memberi penjelasan terkait pernyataan tersebut.

"Kalau melihat kecenderungan yang selama ini terjadi, hal ini memang tidak lazim," kata Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim A saat dihubungi detikcom, Rabu (22/10/2008).

Menurut Mufti, selama ini ada kepercayaan bahwa teroris di Indonesia memiliki jaringan dengan kelompok Al Qaida dan Jamaah Islamiyah. Kelompok-kelompok ini cenderung melihat sumber ancaman ada pada Amerika Serikat (AS) dan sekutunya sehingga target serangan mereka pun negara-negara tersebut. Aset-aset yang dihancurkan biasanya adalah aset negara-negara kapitalis itu, semisal kantor kedutaan besar.

Kalau terjadi penyimpangan dengan menyerang aset negara Indonesia, kata Mufti, itu disebabkan karena para teroris itu melihat pemerintah menjadi pembela kepentingan asing.

"Kalaupun ada beberapa kasus yang menyimpang, berarti pada momen itu ada pembacaan dari kelompok-kelompok ini bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah pemerintah menjadi bagian dari pembela kepentingan asing," terang Mufti.

Namun untuk kasus Kelapa Gading ini Mufti belum berani mengambil kesimpulan. Dia mengharapkan polisi memberikan keterangan yang komprehensif kepada publik tentang alasan di balik kesimpulan Polri bahwa para teroris itu mengincar depo minyak Pertamina di Plumpang.

Jika penjelasan semacam itu tidak diberikan, paparnya, dikhawatirkan publik akan menduga yang bukan-bukan. Publik akan menduga itu hanyalah skenario polisi untuk menjustifikasi aksinya menangkap orang agar tidak disalahkan publik.

"Yang harus dijelaskan kepolisian, bagaimana muncul kesimpulan semacam itu? Kalau tidak dijelaskan, nanti akan muncul dugaan ini skenario polisi," ujarnya.

Penjelasn itu semakin penting mengingat selama ini kinerja kepolisian tergolong meragukan. Meski polisi tengah berbenah, namun publik tidak begitu saja dengan gampang percaya pada institusi kepolisian. Banyaknya salah tangkap, termasuk dalam kasus terorisme, menjadi hal tersendiri yang harus diperhatikan.

"Dalam terorisme salah tangkap sudah banyak terjadi. Di Solo beberapa aktivis masjid pernah jadi korban salah tangkap polisi. Di Sulawesi juga," kata Mufti.

Karena itu, penjelasan yang lebih baik dan komprehensif kepada publik perlu dilakukan untuk menghindari dugaan publik tentang adanya skenario dari polisi.

"Penyampaian informasi yang lebih baik dan komprehensif perlu dilakukan," tandasnya.

Meski demikian, Mufti tetap mengapresiasi tindakan polisi yang dengan sigap berhasil melakukan pencegahan.

"Bulan Oktober kan bulan teroris. Kita apresiasi polisi yang sudah berhasil melakukan tindakan pencegahan," ujarnya.

(sho/iy)