"Perolehan suara bisa menurun. Kalau sampai pemilu tidak mengirimkan uang, kondisi untuk meyakinkan konstituen bisa payah," tutur Sekretaris DPD DIY John Keban pada detikcom via telepon, Rabu (22/10/2008).
Menurut John, untuk meyakinkan masyarakat sekarang bukan hanya melalui barang, tetapi juga berupa dana langsung. John juga menampik adanya bantuan langsung dari pusat. Selama ini, daerah sudah seringkali diberi janji namun tidak terealisasi. "Satu sen pun belum ada. Semua baru omongan. Sampai saat ini semua mengeluh. Daerah tidak pernah diperhatikan," keluhnya.
Lebih lanjut John mengatakan, pengiriman dalam bentuk barang juga kurang efektif. Pasalnya, pengiriman ke daerah, khususnya untuk darah pegunungan seperti Papua, malah bisa membutuhkan dana yang lebih besar ketimbang langsung ditransfer dalam bentuk dana.
Hal yang sama juga dikeluhkan Sekretaris DPD Lampung, Oktavianus. Menurutnya, jauh lebih baik jika pengadaan logsitik tidak tersentralisasi. "Kalau daerah dikasih, bisa melibatkan banyak orang," katanya.
Oktavianus lalu membandingkan Partai Golkar saat ketua umumnya dijabat Akbar Tandjung dengan periode Jusuf Kalla. "Dulu (kepengurusan Akbar Tandjung) secara periodik diberi dana oleh pusat, dan juga di tiap ketua umum melakukan kunjungan daerah. Di kepengurusan sekarang tidak ada," jelasnya.
(gun/nrl)











































