Korban Penculikan Minta Pemerintah Beri Kompensasi

Jakarta - Haryanto Taslam, mantan politisi PDIP yang juga menjadi korban penculikan aktivis 97-98 menganggap langkah hukum terhadap kasus orang hilang dan penculikan atas dirinya telah selesai. Menurut Haryanto Taslam solusi yang harus dilakukan adalah langkah politik oleh pemerintahan sekarang.

"Dalam rangka rekonsiliasi nasional guna memelihara persatuan seluruh anak bangsa, saya
mendesak pemerintah SBY-JK untuk mengambil alih tanggung jawab sejarah," katanya saat
jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2008).

Haryanto meminta pemerintahan SBY-JK mengakui secara terbuka bahwa kasus orang hilang dan penculikan aktivis  pada 1997-1998 sama dengan kasus Trisakti dan Semanggi I/II. Tragedi tersebut adalah buah kebijakan politik rezim penguasa masa lalu yang salah.

"Seperti halnya kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Tanjung Priok dan sebagainya adalah
buah kebijakan politik yang salah yang telah dilakukan rezim penguasa pada masa lalu," jelas pria yang biasa disapa Hartas ini.

Lebih lanjut, Haryanto meminta pemerintah juga harus memberi santunan dan jaminan sosial kepada seluruh korban sebagai kompensasi penderitaan mereka dalam penantian panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan demikian, Haryanto berharap kasus tersebut akhirnya bisa diakhiri dengan baik.

"Elegan dan dapat diterima semua pihak," pungkasnya.
(gah/nrl)