Ketua FPDIP: Semua Pihak Harus Dukung Pansus Orang Hilang

Jakarta - Ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo meminta semua pihak menghormati dan mendukung penyelesaiaan kasus  orang hilang yang sekarang dibahas di pansus DPR. Hal ini sangat penting.

"Semua pihak harus menghormati dan mendukung pansus. Karena keberadaan pansus itu dilindungi konstitusi dan UU. Ini harus diletakkan dan dimaknai dorongan penegakan hukum" kata Tjahjo pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2008).

Menurut politisi PDIP ini, jika nantinya pansus menerbitkan rekomendasi dengan meminta presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc, presiden harus meresponsnya guna menunjukkan itikad baik menyelesaikan kasus ini secara utuh.

"Dengan rekomendasi DPR, maka presiden dan jajarannnya beserta kejaksaan tak bisa berkelit dan lari dari tugas dan tanggung jawabnya lagi untuk menyidik dan menuntaskan perkara penghilangan orang secara paksa," pinta Tjahjo

Tjahjo meminta para korban yang masih ada dan keluarga korban terus memantau dan mengawasi seluruh proses ini. "Masyarakat dan keluarga korban harus mengawasi dan mengawal pansus ini," pungkasanya.
 
Ketua Pansus Orang Hilang Effendi Simbolon dari FPDIP pada Jumat 18 Oktober lalu menyatakan, Pansus akan memanggil sejumlah pejabat dan mantan pejabat TNI yang diduga terkait kasus penghilangan paksa.

Mereka yang dipanggil antara lain Presiden SBY, Ketua Umum Hanura Wiranto, capres Gerindra Prabowo Subianto, mantan Pangdam V Jaya Sjafrie Sjamsoeddin yang kini menjadi Sekjen Dephan dan mantan petinggi Kopassus Muchdi Pr.

Wacana ini dianggap bernuansa politis dan tidak etis karena orang-orang yang akan dipanggil itu saat ini hendak maju Pemilu 2009 .

(yid/nrl)