Sentralisasi Logistik Golkar Keinginan Segelintir Elit

Jakarta - Sejumlah DPD I Partai Golkar kecewa dengan kebijakan sentralisasi dana pengadaan logistik untuk kampanye oleh DPP. Sentralisasi ini ada karena sejumlah elit Partai Golkar ingin memonopoli dana itu.
 
Dugaan ini diungkapkan Ketua Departemen Nakertrans DPP Partai Golkar Zainal Bintang ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (21/10/2008).
 
"Kebijakan ini keinginan segelintir pengurus DPP. Kehendak mereka itu dipaksakan dengan menggunakan legitimasi DPP," ujar Zainal. Segelintir orang ini, sebut Zainal, yang menguasai dan 'memagari' Jusuf Kalla yang menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar.
 
Akibat dana logsitik yang dikuasai pusat, menurut Zainal, semakin memperkuat kekecewaan daerah terhadap pusat. Ini bisa membuat daerah frustasi dan berdampak pada perolehan suara pada Pemilu 2009 nanti. "Daerah tidak akan fight lagi karena dana logistik dimonopoli oleh pusat," katanya.
 
Zainal menjelaskan, usai Rapimnas IV, komunikasi politik antara DPD dan DPP semakin buruk. "Kader di daerah tidak berhasil menyampaikan secara total aspirasi mereka langsung kepada ketua umum, karena selalu dihadang oleh ring satu ini," beber Zainal. Ring satu yang dimaksud Zainal adalah elit yang kini  yang kini 'menguasai' kebijakan di DPP.
 
Zainal lalu menyebutkan contoh-contoh tidak adanya komunikasi langsung antara DPP dan DPD Partai Golkar saat Rapimnas lalu berlangsung. "Saat pengarahan, jawaban pemandangan umum daerah, dan forum pleno tidak terjadi dialog head to head antara ketua umum dan daerah. Semuanya one way, berupa pidato. Itu karena sudah dipagari oleh elit ini," terang Zainal.
 
Sekadar diketahui, pada Rapimnas IV lalu, Partai Golkar menetapkan kebijakan sentralisasi pengadaan logistik kampanye. Atribut-atribut partai seperti bendera, baliho, dan lain-lain langsung ditangani oleh DPP. Oleh sejumlah DPD, seperti DIY, Lampung dan NTT kebijakan ini menjadi proyek baru bagi segelintir orang di pusat.
 
 
 
 
 
 

(gun/nrl)