Konflik Kepentingan, Pengesahan RUU Pilpres Molor Lagi

Jakarta - Tarik menarik kepentingan antarpartai dalam pembahasan RUU Pilpres masih saja berlangsung. Akibatnya, pengesahan RUU Pilpres yang sedianya diketok palu pada Rabu 22 Oktober kembali molor sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Hal ini disebabkan 4 fraksi yaitu FPG, FPKS, FPAN, dan FPD tiba-tiba mengusulkan penundaan pengambilan keputusan tinggkat pertama di pansus yang seharusnya digelar Senin (20/10/2008) ini.

"Karena ada permintaan dari 4 fraksi yang meminta agar dilakukan penundaan dalam
pengambilan keputusan akhirnya kita menjadwalkan kembali forum lobi pada Rabu malam," kata Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan usai rapat pansus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2008).

Walau jadwal pengesahan kembali diundur, Ferry meminta semua fraksi tetap memegang
komitmen agar mengesahkan RUU Pilpres sebelum akhir masa reses pada 30 Oktober mendatang.

Pada kesempatan yang sama Ketua FKB Effendi Choirie mempertanyakan keputusan 4 fraksi yang tiba-tiba meminta penundaan. Menurutnya ada cara yang lebih efektif untuk mengesahkan RUU Pilpres, yaitu dengan voting.

"Ini harus dijelaskan kenapa ditunda lagi. Kalau memang sudah tidak ada titik temu ya
sudah voting saja. Lobi-lobi juga tidak ada gunanya," kata pria yang akrab dipanggil Gus
Choi itu.

Anggota pansus dari FPAN, Patrialis Akbar, dan dari FPPP, Lukman Hakim Syaifuddin,  berpesan pada semua fraksi untuk tidak menunda lagi proses pengesahan RUU pilpres sebelum masa reses berakhir. Karena jika itu terjadi, maka akan menjadi preseden buruk yang merusak citra DPR.

"Kita bisa memahami penundaan hari ini, tetapi semua fraksi harus komitmen ini selesai
sebelum masa reses. Jangan ada penundaan-penundaan lagi karena UU ini sudah ditunggu
masyarakat," kata Patrialis.
(gah/iy)