Kontras: Pemanggilan Jenderal Politis Sekali

Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pemanggilan sejumlah mantan jenderal oleh Pansus Orang Hilang DPR kental dengan nuansa politik. Seharusnya, DPR tinggal memutuskan untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc atau tidak.

"Sulit untuk menghindari kentalnya nuansa politik dalam upaya menghidupkan Pansus Orang Hilang tersebut, apalagi momentumnya mendekati pemilu," kata Koordinator Kontras Usman Hamid usai dialog di Warung Daun, Jl Pakubuwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10/2008).

Usman mengatakan, pihaknya belum terlalu optimis pemanggilan ini bisa menghasilkan pencapaian Pengadilan HAM Ad Hoc dalam waktu dekat. "Jangan sampai upaya ini sekadar upaya politisasi, dikhawatirkan ini hanya dilakukan seperti pansus yang sebelumnya, yang akhirnya malah mensubordinasi masalah Semanggi I dan II dalam pertarungan politik, yaitu presiden dan perlemen saat itu," jelasnya.

Menurut Usman, seharusnya Pansus Orang Hilang tidak perlu lagi menduplikasi kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan memanggili tokoh-tokoh tersebut, termasuk melakukan penyelidikan ulang. Justru dikhawatirkan, penyelidikan nantinya juga bernuansa politik yang akhirnya digunakan forum klarifikasi.

Usman mempersilakan kepada DPR untuk memanggil Wiranto, Prabowo Subianto, Muchdi PR, Sjafrie Sjamsoeddin, Sutiyoso dan Presiden SBY, namun yang penting jelas kebutuhannya. "Soal pemanggilan Presiden SBY, kenapa tidak langsung akses ke Mabes TNI? Kan, SBY saat itu menjabat Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP), kenapa SBY baru sekarang? Ini jelas politik sekali," kritik Usman.

Bagaimana dengan wacana pemanggilan paksa bila mantan jenderal itu tidak mau memenuhi panggilan? "Itu juga nilainya politis, bukan yuridis dalam rangka menghadirkan mereka," tegas Usman. (zal/iy)