Pansus Orang Hilang DPR Dinilai Lambat Beraksi

Jakarta - Rencana pemanggilan sejumlah mantan jenderal oleh pansus penghilangan orang secara paksa DPR RI dinilai terlambat. Hal ini dikarenakan rekomendasi kasus penghilangan paksa para aktivis pada tahun 1997-1998 sudah diajukan oleh Komnas Ham sejak tahun 2006.

"Pansus ini mungkin terlambat karena sejak 2006 Komnas Ham sudah mengajukan" ujar Koordinator Kontras Usman Hamid kepada detikcom, Sabtu (18/9/2008).

Usman menilai langkah pansus menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dikhawatirkan akan mengalami hambatan dan rawan penjegalan di sidang paripurna seperti kasus pelangaran HAM lainnya.

"Yang menjadi kekhawatiran, saya takut dijegal di paripurna, belajar dari pengalaman Pansus Semanggi" imbuh Usman.

Usman menambahkan mencuatnya kembali kasus ini menjelang pemilu 2009 sulit untuk dipisahkan dari unsur politis. Karena itu Usman ragu akan masa depan pansus ini jika tidak ada batasan yang jelas mengenai waktu dan langkah yang akan diambil.

"Harusnya ada batasan waktu satu-dua bulan sehingga kinerja yang akan dilakukan dapat diketahui" tambahnya.

Rabu depan (22/10/2008) Usman dan teman-teman korban terkait kasus penculikan aktivis 1997-1998 akan menemui pansus DPR RI untuk memberikan laporan dan fakta-fakta kasus ini.

Pada Jumat kemarin (17/10/2008) Pansus penghilangan orang secara paksa DPR RI menyatakan akan memanggil sejumlah nama seperti Jenderal TNI Purn Wiranto dan sejumlah mantan perwira TNI seperti Prabowo, Sutiyoso, dan SBY untuk dimintai keterangan terkait penculikan para aktivis pada tahun 1997-1998 lalu. (ape/rdf)