Hatta Rajasa: Voting RUU Pilpres, Why Not?

Jakarta - Pemerintah optimistik lobi RUU Pilpres di DPR akan menghasilkan titik temu. Namun jika ditempuh voting, pemerintah pun tidak mempermasalahkannya.

"Pemerintah kan tidak ikut voting. Sepanjang itu tidak mencederai demokrasi, why not," kata Mensesneg Hatta Rajasa di halaman Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2008).

Dikatakan dia, pemerintah tetap pada usulan awal bahwa syarat parpol dan gabungan parpol untuk mengajukan capres dan cawapres sebesar 15 persen.

Usulan pemerintah, kata Hatta, sebenarnya berdasarkan pada kesepakatan parpol dalam penyusunan UU Pilpres 2003 bahwa untuk Pilpres 2009 batas minimal perolehan kursi adalah 15 persen.

Namun demikian, Hatta mengatakan, pemerintah tidak akan ngotot mempertahankan usulannya. Walau pemerintah menaikkan batas minimal tersebut menjadi 20 atau 30 persen sekalipun tidak akan ada hasilnya tanpa tercapainya kesepakatan fraksi-fraksi di DPR yang dinilainya semakin terbuka sejak Partai Golkar menurunkan batas minimal tuntutan mereka.

"Apapun kesepakatan antarfraksi itu cerminan sikap DPR. Di situ nanti pemerintah memberikan pandangannya," ujar politisi PAN ini. (lh/aan)