Tidak Toleransi Korupsi, Deplu Benahi Tarif Keimigrasian

Jakarta - Departemen Luar Negeri (Deplu) berbenah diri untuk tidak menoleransi tindakan korupsi. Hasilnya, tarif keimigrasian akan dibenahi.

"Pemrosesan paspor ilegal ini mencuat setelah kita melakukan benah diri di Deplu. Deplu tidak menoleransi aktivitas korupsi," ujar Jubir Deplu Teuku Faizasyah di kantor Deplu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2008).

Menurut Faiza, masalah mencuat pada periode sebelumnya di perwakilan tertentu yang menerbitkan SK lokal. "Dari info yang diterima dan dilakukan pendalaman, kita temukan itu di Malasyia, antara lain di Kinabalu dan di Kuching," jelas Faiza.

Faiza menuturkan, pihaknya akan merangkul kepolisian untuk mengusut hal tersebut. Meski demikian, Faiza menampik tudingan ditemukannya tarif imigrasi ilegal merupakan cermin wajah Deplu.

"Itu tidak mencermikan wajah Deplu saat ini. Perwakilan kita di luar sudah diakui publik. Penetapan tarif keimigrasian mengacu besaran Depkeu. Padanan itu yang disesuaikan dengan mata uang setempat," bebernya.
(nik/iy)