"Boleh saja (bahas capres). Tapi yang tidak meminta juga banyak kok. Memang yang minta siapa, Fadel?" ujar Andi usai melantik pejabat eselon satu di jajaran Depkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (17/10/2008).
Menurut Andi, Golkar mempunyai 33 DPD yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi jika hanya ada satu DPD yang meminta pembahasan capres, itu tidak mewakili Golkar secara keseluruhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, lanjut Andi, sah-sah saja isu capres dibahas. "Kalau mau ada pembahasan silakan saja. Tapi desakan untuk konsisten dalam Rapim dulu juga ada, yaitu bahas capres setelah pemilu legislatif," pungkasnya. (anw/nrl)











































