"Secara teknis kita akan melakukan apa yang tidak dilakukan Banwaslu dan KPU," kata Β
Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Sudarsono, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2008).
Sudarsono mencontohkan, pada Pemilu 2004 lalu ada logistik yang salah sasaran. Saat itu logistik Pemilu Sumbar tiba-tiba sampai di Kalteng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sudarsono, anggaran Rp 34 miliar ini akan digunakan untuk koordinasi internal dan pengawasan pemantau pemilu. "Pemantau asing kan tersebar di seluruh Indonesia, siapa yang mengawasi?" katanya. (nal/anw)











































