.webp)
"Dari 18 nama, dari hakim karier kualitasnya masih sama dengan yang dulu-dulu. Mereka tidak bersih dari pemberian-pemberian suap. Cukup bermasalah," kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Illian Deta Arta Sari kepada detikcom, Senin (13/10/2008).
Adapun dari hakim non-karier, kata Deta, pihaknya belum bisa menilai terlalu banyak. Namun sejauh ini belum ditemukan adanya calon yang menonjol.
Menurut Deta, yang harus diwaspadai dari seleksi hakim agung ini adalah proses di DPR yang syarat dengan aspek politis. ICW khawatir masing-masing anggota Komisi III sudah mengantongi nama calon yang akan diloloskan sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan dimulai.
"Kami khawatir hasil keputusannya politis. Sebelum diseleksi mereka (anggota Komisi III) sudah mengantongi nama sendiri," ujarnya.
Karena proses yang politis ini, kata Deta, dikhawatirkan DPR tidak terlalu mempertimbangkan kualitas dan track record para calon dalam menentukan pilihan.
Sosialisasi DPR Kurang
Selain persoalan-persoalan di atas, DPR juga dinilai kurang dalam melakukan sosialisasi sehingga masyarakat tidak bisa turut memantau secara maksimal.
"Di DPR kemarin-kemarin kita tidak pernah tahu ada seleksi tanggal 13 ini. Sosialisasi DPR kurang. Seharusnya diumumkan agar masyarakat bisa memantau," kata Deta.
18 Calon hakim agung yang akan diseleksi MA adalah:
Non-Karier:
1. Syamsul Ma'arif, Ketua KPPU
2. Takdir Rahmadi, Guru Besar Fak Hukum Univ Andalas Padang
3. Nyoman Serikat Putra Jaya, Guru Besar Fak Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Raden Muchtar Panggabean, dosen luar biasa Pascasarjana Universitas Islam Jakarta dan Universitas Kristen Indonesia
5. Rusli Muhammad, dosen Fak Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
6. Andi Abu Ayyub Saleh, Lektor Kepala Fak Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Karier:
1. Soemarno, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Sudarto Radiosuwarno, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
3. Sugeng Akhmad Judhi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
4. P Rosmala Sitorus, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat
5. Suwardi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
6. Muhammad Ramli, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
7. Barita Siringoringo, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
8. Andi Ware Pasinringe, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
9. Djafni Djamal, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
10. I Gusti Made Antara, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
11. Kimar Sarasih Siadari, Ketua Pengadilan Tinggi Medan
12. Muhdi Soroinda Nasution, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
(sho/nrl)
