Sumut Sering Banjir, Kepala Dinas Pengairan Diusulkan Ganti

Medan - Persoalan banjir di Sumatera Utara (Sumut) yang kerap terjadi setiap hujan turun mulai membuat kesal anggota DPRD setempat. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Sumut dinilai tidak becus menjalankan tugasnya. Usulan penggantian pun diwacanakan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Efendy Naibaho menyatakan, banjir seolah menjadi persoalan rutin yang dialami beberapa kabupaten dan kota di Sumut setiap kali hujan datang. Di antaranya Kota Medan, Tebing Tinggi, serta Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

“Hujan sebentar saja, tinggi air banjir di beberapa kawasan bisa mencapai satu meter, sebab sistem drainase yang tidak baik. Kemacetan di mana-mana dan banyak kerugian lainnya. Kondisi ini sangat mengganggu, tetapi seolah dibiarkan saja,” kata Naibaho kepada wartawan di Medan, Jumat (10/10/2008).

Dengan kondisi ini, kata Naibaho, wajar saja jika orang mempertanyakan kinerja Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara, serta dinas-dinas terkait yang ada pada masing-masing kabupaten dan kota yang sering dilanda banjir tersebut.

Padahal, kata dia, setiap tahunnya masing-masing unit kerja tersebut menghabiskan dana yang cukup besar dari APBN dan APBD. Dalam kaitan banjir ini, Naibaho pun menilai mega proyek Metropolitan Medan Urban Development Project (MMUDP) juga telah gagal.

MMUDP yang dilaksanakan tahun 1998 merupakan proyek untuk kawasan Medan, Binjai Deli Serdang (Mebidang). Total dananya mencapai US$ 138 juta yang berasal dari pinjaman Asian Develpoment Bank (ADB Loan) senilai US$ 82,8 juta dan dana dari pemerintah sebesar US$ 55,2 juta. Termasuk dalam program itu adalah pengendalian banjir.

“Namun ternyata masalah banjir tetap saja terjadi. Terbukti proyek itu tidak seperti yang direncanakan. Lantas uangnya digunakan untuk apa? Kalau sudah begini, ya kita mengimbau kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan,” kata Naibaho.

(rul/sho)