Laporan Anggarannya Disclaimer, Dephan Sempurnakan

Jakarta - Laporan keuangan anggaran pertahanan tahun 2006-2007 Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI dianggap disclaimer atau tidak sesuai sasaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dephan akan segera menyempurnakan dengan melakukan pencerahan kepada para komandan pemegang keuangan.

"Latar belakang penilaian opini dari BPK terhadap laporan keuangan Dephan dan TNI sudah dua tahun belakang ini disclaimer. Jadi opini ini sangat tidak enak, oleh karenanya Menhan selaku pengguna anggaran bertekad segera menyempurnakan laporan keuangan kita," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Pertahanan Letjen TNI Syafzen Noerdin yang ditemui di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/10/2008).

Menhan Juwono Sudarsono, lanjut Syafzen, telah mengeluarkan petunjuk perencanaannya. Saat ini tinggal penjabarannya, salah satu melakukan pencerahan kepada seluruh pemegang otoritas anggaran.

"Memang nanti kepada para pelakunya (pemegang kas) itu juga akan diberikan penataran khusus, tapi yang penting lagi adalah para komandannya," jelasnya.

Pencerahan kepada para komandan pemegang otoritas keuangan di lingkungan TNI dan Dephan ini akan dilakukan di lima kota, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur dan kota lainnya di Jawa Tengah dan Bali.

Rencananya, dalam pertemuan itu akan dihadiri oleh Ketua BPK Anwar Nasution.

"Beliau sendiri akan memimpin pencerahan tersebut kepada komandan," imbuh mantan Komandan Korps Marinir ini.

Pencerahan yang dilakukan ini, lanjut Syafzen, untuk mengetahui bagaimana membuat laporan keuangan sempurna oleh Dephan dan TNI.

"Karena terus terang, di antara departemen-departemen lain, Dephan TNI adalah yang paling unik. Kita bertekad betul bagaimana bisa keluar dari disclaimer pada tahun 2008. Kita ingin mendapatkan opini yang lebih baik, syukur-syukur kalau bisa opini wajar tanpa pengecualian dari BPK," ujarnya lagi.

Syafzen menjelaskan masalah utama kenapa anggaran dinilai disclimer itu, di mana begitu banyak barang, aset barang tidak bergerak masih banyak yang bermasalah, kemudian penilaian harganya belum ada sehingga sekarang disempurnakan.

"Masih ada masalah PNBP, seperti rumah sakit, itu juga kita akan sempurnakan. Yang terpenting bagaimana para pelaksana anggaran di bawah itu benar-benar disiplin untuk melakukan pencatatan. Jadi kalau ada uang yang keluar Rp 1.000 mestinya kelihatan untuk apanya. Kalau jadi barang, itu juga harus kelihatan barang tersebut," jelasnya.

Langkas pertama yang dilakukan saat ini oleh Dephan, kata Syafzen, untuk barang tidak bergerak yang ternyata cukup besar asetnya itu bisa disempurnakan mungkin 1/3 kekayaan TNI naik. Selain itu, aset-aset tanah yang disewakan pihak swasta akan ditertibkan, contoh Aldiron.

Termasuk aset yang sudah beralih ke pihak ketiga juga akan ditertibkan dan diperbaiki kontraknya.

"Diinventarisir, dihitung kembali jangan sampai terjadi kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Barang-barang yang tidak bergerak seperti bangunan dan tanah menjadi prioritas utama penertiban diharapkan tahun 2008 clear dan selesai," pungkasnya.

(zal/mok)