8 PR TNI yang Belum Selesai

Jakarta - Sudah 10 tahun reformasi nasional berjalan, begitu juga reformasi di bidang militer dan pertahanan. Namun belum semua reformasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjalan semuanya.

Begitulah setidaknya hasil review 10 tahun reformasi TNI dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh Institute of Defense and Security Studies (IODAS) di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2008).

Selama ini, menurut pengamat pertahanan yang juga dosen Fisip UI Andi Widjojanto, pemerintah boleh saja mengklaim 85 persen proses reformasi TNI berjalan sesuai amanat Undang-Undang TNI. Hanya saja, beberapa amanat dari UU TNI tersebut, terkait reformasi TNI, belum tuntas dijalankan.

"Memang kami sepakat TNI berhasil menjalankan proses reformasi internal mereka, dan mungkin malah jauh lebih baik dan lebih jelas arahnya jika dibandingkan dengan proses serupa yang berlangsung di tubuh, misalnya, Polri maupun intelijen," kata Andi.

Sementara itu, pengamat militer dari CSIS Edy Prasetyono menjelaskan, ada delapan isu reformasi TNI yang belum tuntas. Di antaranya, belum jelasnya ketentuan operasional-organisasional hubungan Departemen Pertahanan dan TNI, isu peradilan militer dan pengambil alihan bisnis militer.

"Juga soal belum adanya sejumlah aturan seperti terkait kesejahteraan prajurit TNI, pengaturan operasional gelar TNI dan tugas perbantuan ke Polri, aturan soal pemberdayaan wilayah untuk kepentingan pertahanan, dan aturan soal Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung," ujarnya.

Dalam acara tersebut turut hadir Direktur Eksekutif dan Ketua IODAS, Connie R Bakrie sejumlah peneliti senior yang tergabung dalam IODAS seperti Kusnanto Anggoro, dan Letjen (Purn) Djaja Suparman. (zal/irw)