Hal tersebut dikemukakan Ketua Pansus RUU Pornografi Balkan Kaplale usai rapat panja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2008).
"Ini RDPU, bukan uji publik. Kalau uji publik sudah dilakukan," tegas Balkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"RDPU sifatnya hanya dengar pendapat saja," tutur politisi Partai Demokrat ini.
Namun demikian, Balkan membantah RDPU yang digelar di DIY, Bali, dan Sulut tersebut, karena ketiga daerah itu yang paling gencar menolak RUU Pornografi.
"DIY mewakili unsur Jawa, Bali mewakili Indonesia Tengah dan Sulut mewakili Indonesia Timur," jelasnya.
Dalam RDPU itu, panja juga akan mengajak beberapa unsur pemerintah. Yaitu, Depkumham, Depkominfo, Depag, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
"Jaksa Agung dan Kapolri juga dilibatkan," beber Balkan.
Dalam kesempatan itu Balkan menjelaskan, FPDS dan FPDIP yang sebelumnya walk out dari pansus, sudah bergabung kembali.
"Mereka sudah merapat, kalau tidak cacat hukum dong," ujarnya.
Balkan juga menegaskan, kabar-kabar yang beredar di luar mengenai waktu pengesahan RUU Pornografi adalah isu belaka.
"Itu kan pembicaraan-pembicaraan di luar yang tidak langsung melalui saya," tandasnya.
Ingin tahu RUU Pornografi? Silakan klik di sini.
(lrn/nrl)











































