Ketua Komisi VIII Tak Takut Dilaporkan ke KPK

Jakarta - Komisi VIII DPR RI yang menangani bidang agama, sosial dan pemberdayaan perempuan dituding terlibat korupsi terkait haji. Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar menyangkalnya. Ia menantang agar tudingan itu dibuktikan.

"Soal haji, Komisi VIII tidak ada terlibat dalam urusan kontrak catering, tidak terlibat dalam kontrak perjalanan darat, ataupun kontrak pemondokan," Kata Ketua komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar kepada detikcom per telepon, Selasa (7/10/2008)

Hasrul menjelaskan, Komisi VIII bersama pemerintah hanya menentukan harga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sementara untuk masalah kontrak dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Agama.

"Kita hanya menentukan harga satuannya misalnya harga sewa pemondokan di Mekkah itu per jamaah 2000 real, sewa pemodokan di Madinah per jamaah 500 real. Harga makan di Arafah dan Mina 275 real, pengangkutan darat saya tidak tahu persis," kata Hasrul.

Pria yang juga merupakan salah satu ketua DPP dari PPP ini mempersilakan siapa saja yang mempunyai bukti kuat tentang korupsi haji yang terjadi di Komisi VIII agar melapor ke KPK.

"Silakan lapor saja ke KPK dan pihak yang berwajib, jangan asal bicara jika tidak punya bukti," tandas Hasrul.

Tudingan dugaan korupsi masalah haji ini dilontarkan oleh anggota komisi III DPR Soeripto. Menurut Soeripto, korupsi untuk masalah haji ini terbilang dahsyat. Karena selain nominalnya yang cukup besar, paling utama para pelakunya tidak mempunyai belas kasihan terhadap rakyat kecil yang sudah susah mengumpulkan uang. (ron/iy)