Caleg Demokrat Lebihi Kuota, KPU Harus Beri Penjelasan

Jakarta - Jumlah caleg dalam daftar calon sementara (DCS) Partai Demokrat melebihi kuota maksimal yang diperbolehkan undang-undang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memberi penjelasan dan mengoreksi hal tersebut.

"KPU harus mejelaskan dan mengkoreksi kesalahan ini," kata Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay pada detikcom, Minggu (28/9/2008).

Menurut Hadar, sesuai amanat Pasal 54 UU No 10/2008 tentang Pemilu, jumlah caleg maksimal adalah 120 persen di tiap daerah pemilihan (dapil). Jumlah dapil adalah 77 dengan total kursi 560 yang tersebar di ke-77 dapil tersebut.

"Kalau ditotalkan, 120 persen dari jumlah kursi di semua dapil adalah 672, tetapi kemarin diumumkan KPU Partai Demokrat 673 caleg," terang Hadar.

Namun Hadar juga bertanya-tanya apakah itu hanya salah ucap atau memang demikianlah ketetapan KPU. Hadar menyayangkan KPU belum mengeluarkan dokumen tertulis DCS.

"Saya tidak tahu apakah KPU salah membaca saja atau memang yang ditetapkan 673. Kalau 673 saya kira keliru itu. Sayangnya KPU belum mengeluarkan dokumen tertulisnya," lanjut Hadar.

Jika memang itu ketetapan KPU, maka menurut Hadar KPU harus mencoret satu caleg dari Partai Demokrat sehingga jumlahnya tidak melebihi kuota maksimal. Kewenangan untuk mencoret itu sekarang ada di KPU mengingat tahapan bagi parpol untuk perbaikan sudah lewat.

"Kalau sampai sekrang masih ada kekeliruan, saya kira KPU yang punya kewenangan untuk mencoret," kata Hadar. (sho/nwk)