JK Dukung Sultan Tolak Gubernur Seumur Hidup

Jakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menolak menjadi gubernur seumur hidup terkait RUUK DIY. Hal itu dianggap menciderai demokrasi. Wapres Jusuf Kalla pun mendukung pernyataan Sri Sultan tersebut.

"Kita paham dan tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono IX dan X sangat demokratis. Jadi kita dukung prinsip-prinsip demokrasi tersebut," ujar Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2008).

Menurut JK, aspek sejarah memang penting, tapi hal itu harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

"Ya memang untuk memadukannya tidak mudah. Di mana ada sejarah dan di mana ada demokrasi. Sultan kan tidak mungkin ikut kampanye. Tapi kalau tidak Pilkada, mana demokrasi," ungkap JK.

JK menambahkan, di Indonesia tidak hanya ada kesultanan Yogyakarta, tapi banyak juga kerajaan lain, seperti di Solo, Gowa, Kutai.

"Jadi obyektivitasnya di situ. Sangat benar Sultan mengatakan seperti itu, karena Yogya bukan monarki konstitusi apalagi monarki absolut, berarti demokrasi kan?" jelas JK retoris.

JK menambahkan jangan sampai hal seperti ini diselesaikan secara referendum karena akan memicu daerah lain melakukan hal yang sama.

Sebelumnya elemen masyarakat di DIY melakukan aksi menolak Pilkada DIY. Mereka juga meminta agar Sultan HB X bersedia menjadi Gubernur DIY seumur hidup melalui penetapan. Namun Sultan menolak hal ini. (rdf/iy)