DPD Minta KPK Berkoordinasi

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mendesak KPK mengusut kasus tunggakan pembayaran royalti oleh 6 perusahaan batu bara pada negara. Pada KPK mereka menyerahkan sejumlah data yang diharapkan bisa membantu pengusutan kasus tersebut.

"Kita menyampaikan informasi saja untuk membantu menyelesaikan kasus royalti batu bara," kata anggota DPD RI Marwan Batubara di Kantor KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, Kamis (25/9/2008).

Informasi tersebut berupa kumpulan data hasil diskusi yang dilakukan DPD tentang tunggakan royalti batu bara. Marwan berharap KPK bisa terus berkoordinasi dengan DPD dalam pengusutannya kelak.

"Intinya kita saling koordinasi supaya KPK bisa menyelesaikan persoalan royalti tersebut," kata Marwan

(mad/lh)