KPK Tak Pernah Sebut 41 Penerima Cek dan Pencairnya

KPK Tak Pernah Sebut 41 Penerima Cek dan Pencairnya

- detikNews
Senin, 22 Sep 2008 14:43 WIB
KPK Tak Pernah Sebut 41 Penerima Cek dan Pencairnya
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui hari ini Agus Condro datang untuk dimintai keterangan tentang aliran dana terkait pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). Namun, KPK menyangkal menyebutkan nama penerima dan pencair dana cek perjalanan.

"Proses penyelidikan ini adalah mengumpulkan bahan-bahan dan informasi," ujar juru bicara KPK Johan Budi SP.

Johan menyampaikan hal itu di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2008).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menambahkan, dari 3 kali Agus Condro datang ke KPK, baru hari ini dia dimintai keterangan, setelah sebelumnya menjadi pelapor. Johan juga mengatakan belum mengetahui apa saja barang bukti yang diserahkan Agus.

"Saya belum tahu. Namun setelah ini mungkin nanti ada keterangan. Karena saat ini proses masih berlanjut. Kami meminta informasi dan data," kata dia.

Untuk hari ini, imbuh dia, hanya Agus Condro yang diperiksa terkait kasus aliran dana DGS BI. Pihak lain akan dipanggil sesuai perkembangan proses penyidikan.

Apakah KPK sudah memanggil pihak pencair dana tersebut yaitu PT First Mujur Plantation and Industry seperti yang dilansir majalah Tempo?

"KPK tidak pernah bilang ada 41 nama anggota lain yang menerima langsung traveller's cheque itu," sahut Johan.

Ketika didesak lagi, Johan menegaskan, "Itu kan kamu yang bilang. Kalau KPK nggak pernah bilang. Bahwa laporan PPATK itu ada dalam wilayah rahasia negara. Sehingga kita tidak pernah bilang siapa, siapa. Hanya ada 400 traveller cheque saja."

Dalam majalah Tempo yang terbit hari ini disebutkan KPK sudah mulai bergerak untuk meminta keterangan seorang petinggi First Mujur. First Mujur disebut-sebut mengalihkan dana kepada penerima lebih 400 cek perjalanan itu dari Bank Artha Graha, tepat pada saat yang sama Miranda S Gultom terpilih menjadi DGS BI pada tahun 2004. (nwk/nrl)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads