Muladi: Ini Korupsi, Harus Ditindak Tegas

Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengaku kaget atas penangkapan anggota KPPU M Iqbal. Namun dia menilai, komisi independen seperti itu memang tidak beda seperti halnya birokrasi.

"Saya terkejut, suatu lembaga yang tidak pernah membuat kesalahan, tapi
mendadak ada kasus seperti ini," kata Muladi usai menerima kunjungan Menteri Pertahanan Joel Fitzgibbon di kantornya Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis  (18/9/2008).

Muladi menegaskan, kasus ini merupakan suatu kenyataan bahwa ada suatu
bentuk kejahatan yang dilakukan orang kuat dalam kekuasaan dan ekonomi. "Ini  harus ditindak tegas melalui law enforcement. Ini korupsi," tegasnya.

Tindakan tegas ini, lanjut Muladi, sangat penting mengingat KPPU sebagai
lembaga independen yang dibentuk oleh DPR tercoreng akibat tindakan
anggotanya. Begitu Partai Golkar harus melakukan tindakan tegas mengingat M
Iqbal dikabarkan tercatat sebagai caleg dari Jawa Barat.

"Kalau dia caleg dari Golkar harus dicoret cepat-cepat. Itu katanya, saya
belum cek di Jawa Barat," jelas mantan Menteri Kehakiman ini.

Kasus suap yang menimpa anggota KPPU M Iqbal tentunya, jelas Muladi,
mengejutkan semua pihak. Karena lembaga tersebut dikenal sangat kredibel,
ternyata sama saja. Padahal, saat reformasi bermunculan komisi independen
dan LSM, akibat ketidak percayaan rakyat terhadap sistem birokrasi
pemerintah.

"Tapi KPPU jebol, jadi orang-orang KPPU masuk penjara. Seharusnya orang
yang duduk itu jangan mencedarai kepercayaan rakyat yang membentuk KPPU
karena tidak percaya birokrasi. Sekarang praktiknya sama saja, sami mawon.
Para birokrat itu ketawa," tandasnya.

Walau begitu, Muladi tak sependapat bila KPPU dibubarkan atas kasus
tersebut. Sebeb apa yang terjadi menimpa M Iqbal merupakan tindakan pribadi
bukan institusi. "Tapi perlu diteliti, apakah ada jaringan yang terlibat
atau bermain sendiri. Tentunya, KPK punya cara untuk meneliti," ucapnya.

Muladi berharap, ke depan seleksi bagi anggota suatu komisi tertentu, juga
KPPU harus diperketat. Sebab selama ini, seleksi yang dilakukan melalui DPR
juga tidak menjamin orang bersih.

"Komisi itu tidak bisa dibubarkan, itu dibentuk atas kepercayaan rakyat.
Tapi seleksinya betul-betul harus ketat dan betul-betul diawasi KPK dan DPR
harus lebih baik," pungkasnya. (zal/ndr)