PDIP Minta SBY Audit Ulang Kemiskinan Faktual

Jakarta - Tragedi pembagian zakat di Pasuruan, Jawa Timur membuat prihatin semua pihak termasuk PDIP. Pemerintah SBY dinilai gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan audit ulang terhadap kemiskinan factual agar tidak dimanfaatkan untuk kampanye politik tertentu.

“Kondisi ini menunjukkan realitas kemiskinan faktual yang semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kami mengusulkan dalam sidang paripurna, agar dilakukan audit kembali terhadap kemiskinan faktual di tengah rakyat kita,” kata anggota FPDIP Hasto Kristianto dalam sidang paripurna di gedung DPR Senayan Jakarta selasa (16/9/2008).

Menurut Hasto, realitas tragedi Pasuruan sungguh berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Presiden pada saat penyampaian nota keuangan tanggal 15 Agustus 2008 lalu. Klaim SBY yang menyatakan bahwa angka kemiskinan tahun 2008 ini adalah angka kemiskinan terendah, baik besaran maupun prosentasenya selama 10 tahun terakhir.

“Melihat fakta-fakta kemiskinan faktual yang semakin kuat, inflasi makanan yang begitu besar, di mana inflasi mencapai lebih dari 11,3 % dari bahan makanan, dari pendidikan mencapai 8,8%, maka kami percaya bahwa klaim yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus yang lalu, dipatahkan dengan realitas antrean kemiskinan dan tragedi Pasuruan,” kata Hasto.

Sebagai konsekuensinya, Presiden SBY diminta mencabut klaimnya dan memperbaiki data yang ada dengan cara memperbaharui sesuai fakta lapangan.

"Ketika kemiskinan rakyat telah kita kristalisasi demi kepentingan politik tebar pesona, demi kepentingan klaim keberhasilan secara sepihak, Kami meminta kepada Presiden, agar melakukan suatu koreksi terhadap klaim keberhasilan kemiskinan yang dinyatakan rendah selama 10 tahun terakhir,”pungkas Hasto.

(yid/iy)