DPR Diminta Selidiki Latar Belakang dan Jaringan BHD

Jakarta - Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (JMSRSK) meminta Komisi III DPR tidak hanya sibuk mempersiapkan fit and proper test formal kepada calon kapolri baru Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD). Lebih dari itu komisi III harus meneliti integritas BHD terhadap relasi-relasinya yang ada selama ini.

“Komisi III harus mendalami keterkaitan BHD dengan jaringan dan relasinya terhadap mafia judi, mafia narkoba termasuk mafia peradilan,” kata Juru bicara JMSRSK Harris Azhar dalam konpers di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (16/9/2008).

Selain itu JMSRSK juga meminta agar Komisi III mempertanyakan komitmen BHD jika terpilih sebagai Kapolri untuk tetap menyelesaikan kasus kasus klasik seperti kejahatan transnasional, perdagangan narkoba pemberantasan judi, kriminalitas dan kasus munir.

“Selain itu, peningkatan profesionalisme terutama dalam penanganan perkara, salah tangkap dan perbaikan manajemen harus menjadi perhatian Komisi III,” pinta Harris.

JMSRSK juga meminta Komisi III memperhatikan betul soal netralitas polri dalm mengamankan Pemilu 2009. Hal ini ditegaskan karena penunjukan BHD yang tunggal banyak menimbulkan tudingan termasuk menjadikan DPR sebagai rubber stamp presiden.

Menanggapi tuntutan itu, Wakil Ketua Komisi III dari FPKS Suripto mengucapkan terimakasih atas masukan yang diberikan. Suripto berjanji akan memperjuangkan masukan dari JMSRSK dalam fit and proper test BHD Senin (22/9/2008) mendatang.

“Saya terimakasih banyak atas masukan dari teman-teman aliasi. Ini semua akan menjadi bahan kami untuk kami tanyakan pada calon kapolri nanti dalam fit and proper test," kata Suripto. (yid/iy)