Penundaan PPLN Bukti Pemerintah Abaikan Hak Politik WNI

Jakarta - Pelantikan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kembali tertunda. Penundaan tersebut membuktikan sikap pemerintah mengabaikan hak-hak politik WNI di luar negeri.

"Itu menggambarkan apresiasi pemerintah terhadap WNI di luar negeri. Disatu sisi  para WNI yang bekerja ini disebut-sebut sebagai pahlawan devisa, tapi hak-hak mereka tidak diperhatikan ketika pemilu," ujar Ketua Badan Hubungan Luar Negeri DPP PKS, Luthfi Hasan Ishaq, dalam pelantikan Tim Pemenangan Pemilu di Malaysia (TPPM) PKS di Jelatik, Kuala Lumpur,Malaysia, Minggu (14/9/2008).

Menurut Luthfi, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap hak politik mereka adalah dengan pelibatan semaksimum mungkin para WNI dalam pemilu lima tahunan. Hal itu, lanjut dia, tentunya dengan mengoptimalkan peran PPLN sebagai perpanjangan tangan KPU di luar negeri.

"Dengan penundaaan dan ketidakjelasan pelantikan PPLN, ini bisa mengganggu kerja dan kinerja PPLN. Terutama upaya PPLN untuk meningkatkan partisipasi pemilih," tegasnya.

Karena itu menurutnya, pelantikan PPLN dengan segera sebagai bukti sikap peduli pemerintah peduli hak politik WNI untuk peningkatan jumlah partisipasi pemilih di luar negeri.

Anggota Komisi I DPR ini juga menyayangkan sikap sejumlah pihak yang mempersoalkan rencana kunjungan KPU ke sejumlah negara untuk melantik PPLN. Padahal menurutnya, selama KPU menjalankan tugasnya sesuai UU, maka seharusnya hal tersebut mendapat dukungan secara luas.

"Memang di sisi lain KPU memiliki banyak catatan sehingga agenda kunjungan mereka justru malah diperkarakan. Selama kunjungan itu sesuai dengan negara tujuan dimana jumlah WNI-nya signifikan dan itu sesuai dengan UU, saya kira perlu didukung," cetusnya.

Diplomasi Lemah

Jumlah TPS di Malaysia sangat tidak sebanding dengan jumlah WNI di negeri jiran itu. Perbedaan itu yang tidak simbang itu menurutnya, sebagai kelemahan diplomasi pemerintah RI kepada pemerintah Malaysia.

"Indikator keberhasilan diplomasi kepada Malaysia adalah bertambahnya jumlah TPS yag diijinkan dan didirikan. Tapi ini masih sangat minim jumlahnya," kata Luthfi.

Menurut Luthfi, pemerintah harus terus melakukan upaya diplomasi agar pemerintah Malaysia memberikan izin penambahan jumlah TPS.

"Pemerintah harus jemput bola. Jangan menunggu Malaysia kalau ingin melayani hak politik WNI dan meningkatkan tingkat partisipasi," pungkasnya. (rmd/irw)