Pemerintah Tak Boleh Menyerah Atasi Lumpur Lapindo

Jakarta - Pemerintah tak boleh menyerah untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo yang sudah berangsung 2 tahun di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah dan PT Lapindo Brantas inc juga harus terus melakukan penanganan sosial terhadap para korban lumpur.

"Pemerintah dan  Lapindo (Brantas inc) harus tetap malakukan langkah-langkah penghentian secara maksimal disamping penanganan secara sosial.  Lapindo saja baru melakukan 30 persen diagnosa upaya penghentian lumpur," ujar anggota Tim Pengawas Penanggulangan  Lumpur Sidoarjo (TP2LS) dari FKB Abullah Azwar Anas saat dihubungi detikcom, Jumat (12/9/2008).  

Menurut Anas, pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc juga telah gagal membuang lumpur secara baik ke laut yang dialirkan lewat sungai Porong. Hal ini membuat semakin luasnya area yang terendam lumpur.  

"Ini terbukti dari semakin meluasnya peta yeng terkena lumpur, karena debit lempur relatif stabil yaitu 100.000  meter kubik per hari," ujar politisi muda PKB ini.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara Badan Penanggulangan Lumpur Sidorajo (BPLS) dan Pansus Lumpur Sidoarjo  DPR kemarin, Kamis (11/9/2008). BPLS telah mengambil opsi terburuk bagi luapan lumpur yang telah membenamkan sejumlah desa di Sidoarjo tersebut, yakni semburan lumpur tidak bisa ditutup lagi. (lrn/rdf)