UE Hambat Semangat Perdagangan Bebas WTO

Brussel - Ketentuan UE terkait minyak sawit akan menimbulkan banyak hambatan. Bisnis akan menghadapi kesulitan ketika mau mengekspor ke UE dan ini bertentangan dengan semangat free trade dalam WTO.

Hal itu dikemukakan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam Pembicaraan Meja Bundar di parlemen Uni Eropa di Brussel, Kamis (11/9/2008).

Dalam pembicaraan itu delegasi Indonesia dan Malaysia mengupayakan tercapai persepsi dan kesepahaman lebih baik mengenai minyak sawit dengan UE. UE akan memperlakukan biodiesel dari sawit sebagai kurang berkualitas dengan alasan lingkungan. Kedua negara produsen sawit terbesar di dunia itu menginginkan perlakuan fair atas biofuel sawit sama sejajar dengan biofuel dari sumber nabati lainnya.

Anton mengingatkan bahwa sebenarnya Indonesia bukan negara dalam Annex 1 Protokol Kyoto atas kewajiban mengurangi emisi greenhouse gasses (GHG). Dan bagi Indonesia minyak sawit adalah industri sangat penting yang memberi kehidupan kepada jutaan smallholders dan menopang program pemberantasan kemiskinan.

Menurut Anton, pihaknya meyakini bahwa pertimbangan-pertimbangan saat ini di mana regulasi UE ditetapkan, belum didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. "Karena banyak pihak juga akan terkena implementasi ketentuan itu, maka itu akan lebih nyaman untuk melibatkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan ahli dari berbagai pihak," tegas Anton.

Dikatakan bahwa Indonesia telah mempelajari dengan seksama ketentuan UE tersebut dan menemukan kesulitan dalam pengimplementasian beberapa pasal, khususnya jika kriteria lingkungan itu dikaitkan dengan subsidi.

"Pasal-pasal itu terlalu mementingkan lingkungan di atas kepentingan manusia dan profit, di mana seharusnya kita menyeimbangkannya," ujar Anton merujuk pada konsep 3P: planet (lingkungan), people (manusia) dan profit (keuntungan).

Dia menekankan bahwa isu minyak sawit sustainable masih belum pasti. Banyak pihak muncul dengan kriteria-kriteria baru untuk ditambahkan pada definisi. Ini akan terus terjadi di masa depan saat UE akan mengimplementasikan standar berbeda: Pembicaraan tentang Minyak Sawit Sustainable (RSPO) dan Ketentuan UE tentang Energi Terbarukan dan Kualitas Bahan Bakar (DREFQ), dengan sertifikasinya masing-masing.

Ini akan menimbulkan banyak hambatan untuk perdagangan minyak sawit yang masuk ke pasar UE. Bisnis akan menghadapi kesulitan ketika mau mengekspor ke UE, jika kedua sertifikasi RSPO dan Standar UE harus disediakan. "Kami merasa mekanisme seperti ini sangat bertentangan dengan semangat perdagangan bebas dalam WTO," tandas Anton.

(es/es)