Publikasi Penerima 400 Cek BI Terganjal UU Money Laundering

Jakarta - Ketua PPATK Yunus Husein mengumumkan ada lebih dari 400 cek perjalanan mengalir ke 41 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 dan telah melaporkannya ke KPK. KPK didesak untuk mengumumkan nama-nama para penerima uang haram tersebut.

Namun publikasi nama-nama penerima tersebut terganjal oleh UU Pencucian Uang atau money laundering. Karena jika diumumkan namanya tanpa bukti yang kuat bisa terjerat sanksi pidana.

"Di dalam UU Pencucian Uang di mana PPATK menjadi figur sentral, dilarang membuka informasi ke siapa pun dan oleh siapa pun termasuk polisi, jaksa, PPATK. Kalau ada yang menyebutkan ada sanksi pidananya," ujar pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran Bandung Prof Dr Romli Atmasasmita dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (11/9/2008).

Namun menurut Romli, publikasi nama-nama penerima cek perjalanan dari Bank Indonesia (BI) tersebut baru bisa dilakukan jika ditemukan ada transaksi yang mencurigakan dan ada bukti yang kuat.

"Kecuali, ada transaksi yang mencurigakan baru bisa di-disclose (dibuka), nama-namanya keluar. Tapi yang mengaturnya bukan UU Pencucian Uang, melainkan UU Tipikor," jelas Romli.

Romli menambahkan, biasanya PPATK langsung melaporkan ke polisi jika ada transaksi yang mencurigakan. "Tapi karena ini terkait Agus Condro dan dia telah melaporkan ke KPK, maka PPATK melapor ke KPK," imbuhnya. (anw/iy)