"Saya minta BK untuk menindaklanjuti masalah itu dan berkoordinasi dengan KPK. Kalau sudah dapat datanya siapa saja, ya nanti pasti ada sanksi,"kata Agung pada wartawan di gedung DPR Senayan Jakarta, rabu (10/9/2008).
Menurut Agung, prinsipnya pimpinan DPR tidak akan mengahalangi upaya penegakan hukum jika ada bukti yang kuat. Karena itu sebelum mengklarifikasi di internal DPR, BK harus mengumpulkan data yang lengkap sehingga kasusnya dapat diselesaikan sampai tuntas.
Sementara itu ketua FPG Priyo Budi Santoso sangat keget dengan temuan PPATK tersebut. FPG akan sebera mengecek kebenaran informasi tersebut untuk menjadi bahan dari kebijakan fraksi terhadap orang-orang yang diduga menerima traveller's cheque.
"Itu kan sudah lama ya, saya akan cek dulu. Prinsipnya siapa pun yang terbukti terlibat ya kita akan beri saanksi,"kata Priyo. (yid/ndr)











































