Masyarakat Diimbau Tidak Pilih Caleg yang Beli Nomor Urut

Jakarta - Jual beli nomor urut calon legislatif (caleg) sudah menjadi tradisi dalam setiap akan berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) legislatif. Masyarakat pun diminta untuk tidak memilih para caleg yang terbukti melakukan jual beli nomor urut.

"Masyarakat jangan memilih mereka. Sanksi dari internal parpol bisa saja pemimpin parpol meng-cut mereka," ujar Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Saryono Indro kepada detikcom via telepon, Rabu (10/9/2008).

Seperti diketahui, caleg dari PPP Djoko Edhi Abdulrahman mengamuk gara-gara dituduh mantan politisi PPP yang kini hijrah ke PAN, Bahrudin Dahlan telah menjadi makelar jual beli nomor caleg. Kedua belah pihak masih bersikukuh merekalah yang paling benar.

Meski hanya terjadi di lingkungan internal partai, jual beli seperti ini bisa dianggap sebagai politik uang (money politics).

"Jual beli nomor urut bisa sebagai money politics walaupun terjadi di internal partai sendiri," kata Saryono.

Fenomena seperti ini sangat disayangkan Saryono. Sebab, menurutnya, pemilihlah yang nantinya akan dirugikan. Karena jual beli nomor urut ini bisa mempengaruhi pilihan mereka.

"Ini sebenarnya karena ketidakmampuan parpol dalam memberikan keputusan nomor urut caleg. Ini juga bisa disebabkan karena internal parpol tidak solid," pungkasnya.
(anw/iy)