Anggota DPR: Kami Minta KPK Jalankan Perintah UU

Jakarta - KPK didesak DPR agar tidak mengumumkan harta kekayaan pejabat negara. Alasan wakil rakyat, itu sesuai UU.

"Dalam RDP (rapat dengar pendapat) DPR meminta KPK menjalankan perintah UU. Dalam UU itu KPK kerjanya adalah melakukan proses penyidikan, penindakan, dan pemeriksaan korupsi," kata anggota Komisi III DPR Maiyasyak Johan saat dihubungi wartawan lewat telepon, Selasa (9/9/2008).

Maiyasyak menegaskan dalam UU (No 28 thn 1999) mengatakan, KPK tidak punya wewenang untuk menyiarkan harta.

"Dalam UU itu tidak ada hubungannya dengan publikasi LHKPN, kekayaan. Kedepannya harus sesuai UU, tidak boleh sesuai dengan penafsiran KPK," tandasnya.

Sedang menurut Wakil Ketua KPK M Jasin menegaskan kalau KPK tidak menutup publikasi.

"Pengumuman LHKPN melalui tambahan berita negara tetap masih ada, atas dasar surat kuasa dari penyelenggara negara," tandasnya. (ndr/gah)