Yuddy Usul Konvensi Capres Golkar Bebas dari Politik Uang

Jakarta - Anggota FPG DPR Yuddy Chrisnandi mengusulkan politik uang dalam konvensi capres Partai Golkar harus dieliminir. Salah satu caranya dengan biaya konvensi ditanggung oleh DPP Partai Golkar.

"Politik uang ini yang harus dieliminir nantinya," kata Yuddy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2008).

Dikatakan dia, konvensi di era Akbar Tandjung masih jauh dari sempurna dan sarat politik uang. Meski sulit dibuktikan hampir semua kandidat melakukan politik uang.

Menurut dia, cara menghapuskan politik uang di konvensi yakni dengan penyelenggaran konvensi dan pembiayaannya ditanggung DPP Partai Golkar.

"Lalu buat aturan kepada pengurus DPP yang ikut konvensi harus non aktif sehingga tidak punya pengaruh pada organisasi," ujarnya.

Yuddy mengatakan, wacana konvensi ini telah menguat di daerah-daerah. Bahkan di DPP Partai Golkar, ada sekitar 7 pengurus yang mendukung konvensi.

Konvensi Cuma Nama

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattalatta meminta semua pihak agar tidak terikat dengan istilah konvensi.

Menurut dia, konvensi itu merupakan salah satu mekanisme penjaringan capres dengan 2 pendekatan yakni terbuka dan demokratis. Konvensi terbuka artinya dapat diikuti semua orang yang bukan dari partai lain asalkan setuju dengan anggaran dasar Partai Golkar.

"Cuma namanya boleh konvensi, rapim, terserah," kata Mattalatta.

Tetapi dalam rapim tidak ada debat? "Siapa bilang dalam rapim tidak ada debat. konvensi, bukan konvensi, cuma nama. Yang penting dilakukan secara demokratis. Namanya terserah Golkar boleh konvensi, boleh rapim," sahut pria yang juga menjabat Menkum dan HAM ini. (lrn/aan)