DPR Akan Minta Pertanggungjawaban Deptan

Jakarta - Kisruh padi Super Toy HL-2 tampaknya membikin DPR gerah. DPR akan meminta pertanggungjawaban Departemen Pertanian (Deptan) terkait lolosnya bibit padi Super Toy yang belum bersertifikat.

"Kita akan meminta pertanggungjawaban Deptan, kenapa barang itu bisa lolos. Kenapa bibit itu bisa lolos melebihi aturan yang diperbolehkan," kata ketua Komisi IV DPR Ishartanto kepada detikcom, Selasa (9/9/2008).

Menurut Ishartanto, Deptan tidak bisa lepas tangan begitu saja. Alasannya, Deptan sudah tahu bahwa yang dilakukan presiden dengan promosinya atas padi Super Toy telah melanggar peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasalnya, padi yang dipromosikan presiden belum lolos uji lokasi di Deptan.

"Harusnya ada uji lokasi di Deptan, baru boleh disebarluaskan pada masyarakat. Ini belum apa-apa mereka sudah mencari popularitas," jelas politisi PKB ini.

Ishartanto juga menolak jika alasan yang digunakan adalah mengapresiasi penemuan. Apapun alasannya dan siapapun yang melakukan, jelasnya, penyebarluasan satu varietas baru ke masyarakat harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.

"Tidak ada istilahnya mengapresiasi penemuan. Kalau melanggar yang melanggar," tegasnya. (sho/iy)