Sejak Pengakuan 2005, RI-Belanda Semakin Dewasa

Wassenaar - Hubungan bilateral Indonesia-Belanda selalu naik turun. Namun sejak Belanda mengakui proklamasi Kemerdekaan RI 17/8/1945 hubungan kedua pihak telah mencapai tingkat dewasa.

Hal itu disampaikan Dubes RI Den Haag JE Habibie pada resepsi diplomatik HUT Kemerdekaan RI ke-63 yang digelar di Wisma Duta, Kamis malam (4/9/2008) atau Jumat pagi WIB.

Pertama kali dalam sejarah kesempatan khusus itu dihadiri Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende dan menteri utama kabinet, antara lain  Menlu Maxime Jacques Marcel Verhagen, Menteri Yustisi Ernst Maurits Henricus Hirsch Ballin, Menteri Pertahanan Eimert van Middelkoop, dan para pejabat tinggi Kemlu.

Selain itu juga terlihat Ketua Komisi I Parlemen Hans van Balen, Ketua Komisi Hubungan Luarnegeri Henk Jan Ormel dan para mantan Dubes Belanda yang pernah bertugas di Jakarta, yakni J.H.R.D. van Roijen, Schelto Baron van Heemstra, R.J. Trffers dan Nikolaos van Dam.

"Hubungan Indonesia-Belanda telah berlangsung sejak lama, naik dan turun. Namun sejak pemerintah Belanda menerima secara politik dan moral proklamasi kemerdekaan Indonesia 17/8/1945, hubungan itu telah mencapai tingkat dewasa," ujar Habibie, akrab disapa Fanny.

Menurut Fanny, Indonesia-Belanda telah mencapai kemitraan murni sejak kedua pihak menyelesaikan Comprehensive Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Menyeluruh). Persetujuan tersebut telah diimplementasikan dan teresonasi dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, imigrasi, transportasi dan pertahanan, yang keseluruhannya telah berkembang baik.

"Resepsi diplomatik ini tidak hanya sebuah saksi dari hubungan produktif yang menguntungkan kedua negara, tetapi juga melahirkan karakter unik dibandingkan dengan sebelumnya," demikian Fanny, merujuk pada kehadiran Perdana Menteri, para menteri utama kabinet, petinggi parlemen Belanda dan delegasi promosi dari Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

Peran Internasional

Secara khusus Fanny juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari organisasi internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), Konferensi Hukum Perdata Internasional (HCCH), dan Organisasi Perlucutan Senjata Kimia (OPCW).

Dia menegaskan bahwa Indonesia sebagai warga masyarakat dunia akan memberi kontribusi positif dalam perannya di PBB dan organisasi internasional lainnya, untuk mewujudkan perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan keadilan global. (es/es)