"Ini kan artinya ada peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK harus menegur PDIP. Harus dijelaskan aturan tentang pemberantasan korupsi," kata pengamat hukum pidana Rudi Satrio pada detikcom, Jumat (5/9/2008).
Menurut ahli hukum dari UI ini, apa yang dilakukan FPDIP adalah berlebihan mengingat Agus Condro belum secara resmi ditetapkan bersalah. "Seharusnya pemecatan itu kalau sudah ada keputusan tetap bahwa yang bersangkutan bersalah," terangnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena tanpa yang bersangkutan kasus ini tidak akan terungkap," jelas Rudi. (sho/iy)
