Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Lumpur Lapindo

Jakarta - Tidak kunjung selesainya kasus lumpur Lapindo mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi para korban. Pemerintah dinilai tidak serius menangani kasus ini.

"Ada kesepakatan seolah-olah tidak menganggap penting kasus Lapindo Brantas," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Chalid Muhammad saat ditemui perwakilan korban lumpur Lapindo di Kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta, Kamis (4/9/2008).

Menurut Chalid, hal ini disebakan pemilik PT Lapindo Brantas berada dalam lingkaran kekuasaan. Lapindo berhubungan erat dengan Aburizal Bakrie yang saat ini menjabat sebagai Menko Kesra Kabinet Indonesia Bersatu.

Jika kasus ini tidak kunjung selesai, Chalid menghimbau agar rakyat berani memberikan sanksi politik kepada pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus ini.

"Kalau ini terus berlanjut, harus ada sanksi politik yang besar terhadap struktur ekuasaan sekarang," pungkasnya. (mok/sho)